Bukan karena politik, kali ini mahasiswa turun ke lapangan untuk menggelar aksi demo terkait pembayaran UKT via pinjol yang ditawarkan ITB. Hal ini sempat terungkap di media sosial X, kemudian permasalahannya meradang hingga para mahasiswa menggelar unjuk rasa.
Permasalahan ini muncul ketika sejumlah banyak mahasiswa gagal mengisi form rencana studi (FRS/KRS)karena terjadi tunggakan pembayaran UKT. Karena ini ternyata menjadi syarat untuk bisa melanjutkan prosedur, maka kampus menyebut bahwa ada opsi melalui pinjaman online
Hal ini mengejutkan Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB) sehingga mulai terjadi pergerakan penolakan menuntut rektorat untuk bisa melakukan langkah demi membantu akses pendidikan mahasiswa. Di samping itu mereka sendiri akhirnya yang turun tangan menggalang dana bagi mahasiswa yang terdampak kendala UKT ini.
Pihak kampus ITB memberikan opsi seluas-luasnya agar mahasiswa bisa membayar UKT
Pihak ITB sendiri membenarkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan PT Inclusive Finance Group (Dana Cita) sebagai salah satu metode pembayaran UKT untuk mahasiswa yang kesulitan. Namun skema pembayaran dengan pinjaman online ini dinilai akan malah merugikan mahasiswa.
Dalam beberapa aspek, pinjol memang diadakan di masyarakat untuk mereka yang membutuhkan dana cepat dengan urgensi yang tepat. Namun seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali efek samping yang lebih banyak terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah tujuan pinjaman yang tidak semestinya, bunga yang tinggi dan cukup banyak yang mengalami kesulitan dalam pelunasan.
Mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk pembayaran UKT yang tidak melibatkan pinjol
Hal ini juga yang menjadi keresahan mahasiswa ITB. Di mana mereka berharap pendidikan mestinya bisa membebaskan akal sehat, tetapi dalam hal ini malah menjajah finansial anak didiknya. Akhirnya pada Senin (29/1) mahasiswa akhirnya menggelar unjuk rasa di depan kampus.
Pihak rektorat akhirnya mau menemui perwakilan mahasiswa dan dilarang merekam apapun yang terjadi dalam ruang pertemuan. Ada 4 hal yang menjadi tuntutan mahasiswa, yakni:
- Memaksimalkan sumber (beasiswa) dan skema (keringanan dan cicilan UKT) penyelenggaraan dana lainnya yang tidak memberatkan mahasiswa;
- Menyelenggarakan kebijakan yang transparan dan berkeadilan;
- Menghapus opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online berbunga;
- Menjamin seluruh mahasiswa ITB untuk dapat mengisi FRS dan mendownload KSM.
Namun sayangnya, setelah sesi mediasi ini, dikatakan bahwa pertemuan menemui jalan buntu atau dead lock. Hal ini karena tidak ada tanggapan dari pejabat ITB usai mahasiswa menyampaikan rilis mereka.
Penjelasan Humas ITB
Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB, Naomi Haswanto, menjelaskan kepada pihak media, “Pimpinan ITB menerima mahasiswa dan menjelaskan kebijakan ITB mengenai UKT, bantuan beasiswa dan bantuan lain, menjelaskan bahwa ITB harus memberikan opsi-opsi seluas-luasnya dalam tatacara pembayaran UKT,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak kampus akan melakukan pemrosesan Form Rencana Studi oleh Direktorat Pendidikan pada waktu yang sudah ditentukan. Naomi menambahkan agar mahasiswa tetap berprasangka baik pada ITB karena tidak akan merugikan mahasiswanya.
Di samping itu, pembayaran dengan metode pinjol berbunga ini hanya salah satu opsi. Masih banyak jalur lain di antaranya pinjaman bank dengan bunga nol persen.
BACA JUGA: Mengenal Swing Voters Istilah Warganet yang Masih Galau Pilihan Politik
Kendati demikian, beberapa pemerhati pendidikan tidak sepakat dengan dibukanya jalur pinjol ini, karena bisa menjadi celah akan kerugian bagi mahasiswa itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.
